Penyetoran PAN ke Kuangan Negara ada kebocoran, pihak KPK harus tangkap OTT.

Jakarta, rajapos.net.

Usut tuntas kasus tambang emas di Papua, Sabtu (23/08) kok masih Sri Mulyani Menkue RI menaikan pajak.

Penyetoran PAN ke Kuangan Negara ada kebocoran, pihak KPK harus tangkap OTT.

Sedangkan pengasilan Emas terbesar di Asia tambang di Papua.

Pihaknya minta harus didata perusahaan yang mengelola tambang di Papua, itu saja di kelola dengan baik dan benar pajak bisa turun ke 5%.

“Kami minta pada Sri Mulyani Menku coba itu ada berapa perusahaan yang mengelola tambang emas di papua.

Itu sudah besar masukan Pendapatan Asli Negara (PAN) belum yang lain pengelola kepala Sawit juga terbesar dia Asia”, tuturnya Dr.Moses Robert Waimuri SH.MTh.Aliansi Papua Bersatu, Agip Supendi SH.LBH PERS Presisi Polri.

Menurut Dr. Moses, Kenapa masih ada pajak PBB dan Pajak pengasilan Usaha kecil juga di pajak besar?

Hal ini ada apa, kemungkinan pengelolaan keuangan dan pengumpulan pajak bisa saja bocor saat sektor negara.

Yang seperti ini harus di tangkap oleh KPK. Semoga pengumpulan pajak di tangkap oleh KPK, yang perti membuat uang negara terputus.

Kata Dr. Moses, seharus pengumpulan pajak dari Pemda sampai Pemprov ada kaitan dengan tingkat korupsi tinggi.

Jika Presiden harus risapel kabinet merah putih agar tidak anggaran negara tidak bocor.

“Kami perlu butuh orang-orang yang amanah, bukan orang pintar untuk mengelola uang rakyat”, katanya Agip Supendi SH.LBH PERS Presisi Polri pada rajapos.net.

Perusahaan yang mengasilkan bumi terbesar ada Indonesia.

Seperti, Nikel, Emas, Sawit dan Gas itu kemana uangnya?.

“Coba di kelola dengan baik, jumlah 45 juta jiwa bisa di gaji 6 juta perbulan, bisa-bisa pajak gratis untuk rakyat”, tuturnya.

(dr. Bernard)